Senin, 04 Agustus 2014

HILANGNYA KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA AKIBAT KONGLO HITAM TIONGHOA

HUTANG INDONESIA DI AKIBATKAN BANYAKNYA PARA MAFIA KONGLO HITAM DI REPUBLIK INDONESIA INI


1]. Kita bahas tentang etnis tionghoa/cina lagi ya. Spya ga salah paham dan tdk bias. Agar tdk tertipu opini sesat media massa

2]. NKRI berdasarkan Pancasila. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil & Beradab, ke 3 Persatuan Indonesia

3]. Sila ke - 4 Permusyawaratan rakyat, sila ke -5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas ideologi negara kita mengaturnya

4]. Jika fakta di kehidupan nyata dan di sekeliling kita malah menunjukan keadaan yg sebaliknya, bgmnkah penilaian kita thdp fenomena ini ?





5]. Jika fakta distribusi ekonomi dan kesejahteraan rakyat pri dan nonpri bgtu timpangnya, bgmn sikap kita? http://t.co/MuqIpVXeDL

6]. Ternyata sejak jaman kolonial, revolusi, orla, orba, era reformasi distribusi ekonomi tdk berubah. Lalu ? http://t.co/YI7quFvHeR

7]. Kita tdk bisa salahkan etos kerja, pengalaman, modal, skill, karakter, tingkat pendidikan dll, atas minimnya penguasaan ekonomi pribumi

8]. Fakta 1. bahwa sektor ekonomi/usaha bukan merupakan sektor yg secara tradisional sdh digeluti oleh kalangan pribumi sejak masa kolonial

9]. Fakta 2. Bhw secara budaya rakyat Indonesia berasal dari budaya agraris dan dididik, dibentuk orientasinya menjadi pegawai/amtenaar

10]. Fakta 3. Grand desaign dari kolonial, dilanjutkan oleh penguasa orba, yg secara sistematis terstruktur mengarahkan probumi ke non bisnis

11]. Fakta 4. Penguasa Orba sampai tahun 1990 masih menetapkan kalangan non pribumi sbg 'mitra abadi' penyokong dana utk menopang kekuasaan

12]. Fakta 5. Pemerintah Orba memberikan konsesi, kemudahaan, akses, kendali, fasilitas, dll yg luar biasa utk mendukung bisnis non pribumi

13]. Hak monopoli, oligopoli, kartel dan sejenisnya dalam hal produksi, distribusi, impor, ekspor dst, diserahkan kepada kalangan non pribumi

14]. Demikian juga dgn perizinan pendirian lembaga keuangan dan perbankan diserahkan pada dominasi kalangan non pribumi, kecuali koperasi

15]. Konsesi2 tambang, hutan dan industri pendukungnya juga diserahkan kepada dominasi kalangan non pribumi. Komplit dah !

16]. Satu2nya yg bisa mengimbangi hegemoni konglomerasi nonpribumi hanya BUMN, itu pun mayoritas rekan, patner, mitra kerjasamanya jg non pribumi

17]. Hanya PNS & ABRI yg jd tumpuan harapan pribumi sbg perwujudan eksistensi dirinya, dan kecil peluang utk sejahtera tanpa berkorupsi ria

18]. Kalau pun PNS dan ABRI mau korupsi alias terima suap, maka suap itu datangnya mayoritas dari pengusaha non pribumi

19]. Pribumi harus puas jadi pegawai & prajurit. Jika mujur bisa jadi pejabat dan perwira. Sisanya ya jadi pegawai swasta, di prshan2 non pribumi

20]. Yang lebih gila dan sakitkan hati anak bangsa pribumi adalah konsesi hutan, tambang, kebun jutaan hektare diberikan Orba kpd non pribumi

21]. Sementara penguasaan lahan sawah di P Jawa, rata2 hanya 0.2-04% hektare / petani pribumi. Reformasi agraria, s/d hari ini TDK BERJALAN

22]. Gimana ga gila, Prayogo Pangestu, Sudono Salim dll yang ngomong bahasa Indonesianya saja ga becus, dapat konsesi lahan 3-5 juta hektare

23]. Luar biasa mrk kaya raya dari penguasaan tanah jutaan Ha ini. Hutan ditebang, kayunya dijual, lahannya ditanam karet, sawit, coklat dll

24]. Etnis cina pny tradisi persaudaran cina sgt kuat. Bisnis mereka muter disitu2 saja ( lue lagi, lue lagi). Pribumi hnya kebagian konsumsi

25]. Perbankan dan keuangan dikuasai mayoritas nonpri, dan makin menggila ketika diterbitkan pakto 1988. Jumlah bank swasta nasional melonjak

26]. Perbankan nasional pada masa orba sangat sulit berikan kredit kepada pengusaha pribumi. Klrga kami pun mengalami kejadian ini. Mengemis

27]. Bolak balik ke BRI, pada tahun 1985, ajukan kredit 5 juta, disetujui 2 juta. Dipotong 'jatah' pejabat bank 10% di depan. Matemahok !

28]. Pinjam ke bank swasta ? Sampe kiamat ga akan disetujui, kecuali mata kita sipit, kulit kuning, nama kita bun ahok, acai, acong ! Fakta.

29]. Sebab itu pemberian kredit bank, secara nasional, 80% lebih dikuasai debitur nonpribumi. Ini fakta. Silahkan cek ke BI, BPS dst

30]. Pribumi mmg boleh jadi pegawai bank swasta milik non pribumi. Tapi jgn harap jadi pejabat bank dan bergaji tinggi. Jabatan sama pun gaji beda

31]. Kami thn 1992 pernah kerja di bank lippo. Baru tamat kuliah, jabatan AO, gaji 375 ribu/bulan. Non pribumi sama2 masuk, gajinya hampir 1 juta

32]. Kami keluar dari Lippo Bank, krna disarankan asst manager kami (namanya pak brahmana). Dia bilang, ngapain kalian kerja disini. MADESU (Masa Depan Suram)

33]. P Brahamana yg sdh kerja 8 thn di Lippo Bank, jabatan ast manager, dijamin bakal mentok max pensiun manager. Ga lebih. Masa depan suram

34]. Yg lebih parah & sakiti hati, mereka nonpribumi sebagian besar dulu selalu berkomunikasi lisan dgn bahasa hokian, khek konghu, dst.

35]. Kami yang tinggal di lingkungan campuran antara pri dan nonpri, mengerti bahasa ibu mereka, banyak yg malah bisa bahasa tionghoa lisan

36]. Kami dulu mengerti sedikit2 bahasa tionghoa dan bs omong dikit juga. Sering mendengar ucapan caci maki, menghina dari mulut nonpri

37]. Yang paling sering ucapan penghinaan thdp pribumi itu adalah pemalas, bawa sial, bikin rugi, brengsek/ ge bener dst..tapi lupakanlah itu

38]. Ketika pakto 88 diterbitkan, syarat permodalan bikin bank mudah dan murah, para pengusaha kaya lomba2 bikin bank. Meyoritas nonpribumi

39]. dan 9 tahun kemudian, puluhan bank swasta yg dikelola bak toko kelontong dan seolah2 uang nasabah jd milik sendiri, bank2 tsb kolaps

40]. Kolapsnya mayoritas bank swasta nasional gelombang pertama, sebagian bisa diselamatkan dgn BLBI. Sbgan lagi terpaksa di BBO/likuidasi

41]. Penyebab bankrutnya bank2 tsb karena meningkatnya kredit macet. Akibat melanggar prinsip prudent dan 3 L (legal lending limit)

42]. Prinsip prudent & 3 L dilanggar karena debitur bank umumnya terkait hubungan dgn pemilik bank sendiri, kerabat, kroni, teman, dst

43]. Faktor lain jg ada saat musim gulung tikar perbankan nasional gelombang 1, tapi tdk signifikan, seperti kesalahan dlm analisa kredit

44]. Pada gelombang kedua, bertepatan dgn krisis moneter melanda dunia, hampir seluruh perbankan nasional : Kolaps ! BI dipaksa berikan BLBI

45]. BI saat itu bertindak sbg "Lender of last resort", penanggung terakhir kesulitan likuiditas perbankan. Uang negara ratusan T dikucurkan

46]. Ratusan triliun BLBI diberikan utk puluhan bank yg megap2. Sebagian terpaksa ditutup. Likuidasi. Jutaan Nasabah bank gigit jari. Rugi

47]. Yang lebih parah, sangat merugikan negara dan menyakiti hati rakyat adalah perbuatan jahat oknum2 pemilik Bank yg mencuri kesempatan


48]. Mereka mengambil kesempatan dalam kesulitan, modusnya bermacam, utamanya adalah merekayasa tagihan antar bank, deposito/rekening palsu

49]. Memperbesar jumlah kredit macet, memperkecil nilai asset jaminan dll, dst .. saat diberikan kesempatan Release & Discharges via MSAA.

50]. Akibat krismon, BLBI, MSAA, R & D yang dikombinasi dgn 'perampokan besar2an' pemilik bank penerima fasilitas BLBI : RI KOLAPS !!

51]. Dan siapakah mayoritas pemilik bank yang bankrut dan yang diberikan fasilitas BLBI itu ? Mayoritas etnis cina. Saudara2 kita sendiri

52]. Apakah akibat dari perampokan uang negara melalui BLBI dan rekayasa transaksi keuangan serta penipuan nilai asset jaminan tsb ?

53]. Yang pasti adalah : 1. RI rugi ratusan hingga ribuan triliun (jika dihitung multiflier effectnya), 2. BI utang ratusan T via skema BLBI

54]. 3. RI terpaksa harus tandatangani LOI dgn IMF, Negara2 asing dan lembaga2 keuangan dunia, utk dapatkan utang LN.

55]. LOI, letter of intent dgn Int'l Monetary Fund (IMF) = penyerahan kedaulatan ekonomi RI kepada IMF. NKRI tergadaikan. Harus patuh, taat.

56]. Akibat LOI IMF & RI itu, IMF berhak/ berwenang mendiktekan keinginan & raih kepentingannya & sekutu2nyanke RI via kebijakan2/UU/PP/dst

57]. Sejak LOI ditandatangani, RI sdh tdk pnya kedaulatan lagi. Semua rencana kebijakan, RUU dan peraturan perUUan strategis harus sesuai IMF

58]. Kantor perwakilan IMF (juga bank dunia /WB) lebih berkuasa dari pada Presiden dan DPR RI. Apalagi hanya sekedar menkeu RI. Jadi jongoz

59]. Hampir semua RUU yg akan diajukan ke DPR atau merupakan hak inisiatif DPR, harus terlebih dahulu dikirim ke IMF/WB. RI jadi JONGOS

60]. Sebab itu, hampir semua UU, PP, Perppres, bahkan permen pun jika terkait sektor strategis & kepentingan asing, harus disetujui IMF/WB

61]. Tidak hanya itu, bahkan rencana program kegiatan kementerian & lembaga pun sering harus subject to approve by IMF/ WB. Gilaaakkk !

62]. Kami tahu persis fakta ini karena kami sering berdebat dgn pejabat2 IMF / WB (mayoritas sih WNI juga), ttg intervensi dan dominasi mrka

63]. Yg ingin kami sampaikan, gara2 kehancuran ekonomi RI yg kontributor terbesar adalah pengusaha2/konglo2 cina, RI kehilaangan kedaulatan !

64]. Sungguh sakit luar biasa penderitaan rakyat RI sbg bangsa & negara, akibat dari krisis ekonomi thn 1997-1998 yg dampaknya s/d 2032.

65]. Bak kata pepatah, "orang yg makan nangka, awak yang kena getahnya", "orang usai berpesta, awak bagian bersih2 & cuci piringnya". Rakyat

66]. Kenapa semua fakta ini TIDAK JADI pengetahuan umum seluruh rakyat Indonesia ? Tanya kepada Pemerintah RI. Tanya kepada industri media RI

67]. Coba anda lihat, apakah ada media yang mengangkat fakta2 di seputar BLBI tahap I dan II ? Segilintir. 1-2. Yg lain? Tdk akan mau memuat

68]. Kenapa? Krna industri media massa nasional jg dimiliki mayoritas pengusaha cina. Atau kolaboratornya. Opini dibentuk sesuai mau mereka

69]. Bgmn dgn aktivis2 yg peduli dgn korupsi gila2an di seputar BLBI ini ? Sedikit yg peduli krna mereka tdk mengerti akibat minim informasi

70]. Ada segelintir aktivis yg corcern bahkan sampai aksi demo terkait korupsi gila BLBI, seperti dulu Bursah Zarnubi. Hasilnya ?

71]. Hasilnya Bursah Zarnubi dikejar2 mau dibunuh. Preman2 dan pembunuh bayaran menguber Bursah, mau dilenyapkan. Terpaksa sembunyikan diri

72]. Jadi, kembali ke kontribusi etnis cina indonesia pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Minim, malah pada masa tertentu : merusak total RI

73]. Salah siapakah ? Bukan salah saudara2 kita etnis tionghoa, bukan. Tapi salah pemerintah kita yg tdk peduli dgn pemeratan kesejahteran

74]. Setelah lebih 100 thn tionghoa berkutat dan fokus di sektor ekonomi/dunia usaha, wajar mereka punya semua keunggulan, dibanding pribumi

75]. Keunggulan dan hegemoni tionghoa disektor ekonomi/bisnis itu makin membesar ketika era reformasi yg salah kaprah dan tak jelas arah

76]. Era reformasi melahirkan sistem demokrasi liberal, juga di sektor ekonomi, yg menjurus ke pasar bebas. Free fight competition. Hancur !

77]. Bgmn mungkin pribumi yg sdh tertinggal lebih 100 thn di sektor bisnis, kalah segala2nya dari non pri, lalu dipaksa utk bersaing bebas ?

78]. Seharusnya, era reformasi melahirkan keberpihakan utamanya sektor ekonomi seperti yg dilakukan malaysia pasca kerusuhan rasial 13 Mei 69

79]. Paska kerusuhan rasial 13 Mei 69 Malaysia menetapkan Dasar Ekonomi Baru, utk membentuk masyrakat perindustrian & perdagangan melayu

80]. Pemerintah Malaysia sadar sepenuhnya kewajiban pemerintah utk mendorong terwujudnya PEMERATAAN EKONOMI/KESEJAHTERAAN antar warga negara

81]. Dengan kebijakan DEB itu, Malaysia terhindar dari terjadinya kerusuhan rasial kedua, yg mungkin akan menghancurkan Malaysia sbg NEGARA

82]. Dgn DEB, Malaysia beri proteksi, dukungan, bantuan dan hak2 istimewa kepada pribumi, sampai saatnya nanti peribumi setara dgn nonpribumi

83]. Terbalik dgn RI, reformasi &kerusuhan 13 Mei 98 TIDAK dijadikan momentum utk dorong ekonomi pribumi bisa setara dgn nonpri. Sakit jiwa?

84]. Yang lebih sakit jiwa lagi dan bikin negara ini bakal tercabik2 hancur berantakan adalah AMBISI nonpribumi BERKUASA di RI via Jokowi

85]. Memang tdk semua tionghoa/ etnis cina Indonesia seperti yg kami gambarkan dlm kultwit tadi. Mgkin segelintir. Tapi besar dampak buruknya

86]. Namun, penguasaan/dominasi /hegemoni ekonomi dan sumber daya bangsa oleh pengusaha tionghoa di Indonesia adalah FAKTA. Bahaya besar !

87]. Bahaya besar krn akan timbulkan kecemburuan sosial yg jika dibiarkan akan melahirkan kerusuhan rasial berikutnya. Lebih brutal. Hati2.

88]. Kami sdh sampaikan pada kultwit sblmnya NKRI yg berdasarkan Pancasila dan UUD 45, jelas maksud, tujuan dan cita2 berbangsa & bernegara

89]. Tujuan Negara RI : Melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masyarakat adil dan makmur,

90]. Makmur yg berkeadilan, adil yg berkemakmuran. Sejahtera merata segenap bangsa Indonesia, Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia !

91]. Fakta bahwa kesejahteraan dan ekonomi Rakyat Indonesia belum berkeadilan, belum merata, msh dikuasai segelintir pengusaha/konglo cina

92]. Bayangkan : 1. Asset kekayaan bangsa > 50% dikuasai > 1000 konglomerat yg mayoritas tionghoa. 2. Dari 150 org terkaya RI, < 10% pribumi

93]. 3. Kelas menangah atas Indonesia > 80% adalah nonpribumi. 4. Alumni Universitas Luar negeri Non PNS 98% adalah nonpribumi !!

94]. Jika kita kupas lebih dalam, maka angka2 ketimpangan distribusi kesejahteraan pribumi dan nonpribumi akan terlihat semakin menyedihkan

95]. Kesalahan ini harus DIKOREKSI. Ini kesalahan kita semua, termasuk kesalahan nonpribumi, yg mayoritas enggan berbagi & introspeksi diri

96]. Yg paling bersalah adalah : Pemerintah, DPR, Politisi, Tokoh, Partai, Media, Kampus, konglo2, dst yg TDK MAU BANGUN KONSENSUS NASIONAL !

97]. Mengutip petuah dosen kami, Prof Emil Salim : "RI ini adalah rumah kita bersama. Ibarat sebuah kapal, kita semua jadi penumpangnya"

98]. Sekarang KAPAL RI sedang bocor dimana2, terancam tenggelam, pilihannya, kita perbaiki bersama, atau kita tenggelam bersama2. MATI SEMUA

99]. Sekian sekilas ttg pribumi - nonpri. Mohon maaf jk kurang berkenan. Kebenaran kadang menyakitkan, namun dapat menyembuhkan. MERDEKA !!!


100]. SELAMATKAN INDONESIA DARI KEBOCORAN DAN PERAMPOK UANG RAKYAT DARI ASING DAN ASENG....




TOLAK PEMIMPIN BONEKA ANTEK ASING DAN ASENG...!



Like And Share !





Tidak ada komentar:

Poskan Komentar